Negara kalah, irosnis inpres SDN 20 Lubuk Aluang ngonrtak Jadi Sorotan, Orang Tua Siswa Keluhkan Biaya Sewa , Disdikbud Padang Pariaman Cuek

Negara kalah, irosnis inpres SDN 20 Lubuk Aluang ngonrtak Jadi Sorotan, Orang Tua Siswa Keluhkan Biaya Sewa , Disdikbud Padang Pariaman  Cuek

 2026-09-22

PADANG PARIAMAN — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 Lubuk Aluang di Kabupaten Padang Pariaman kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Fakta yang mengejutkan terungkap: bangunan sekolah tempat menuntut ilmu ratusan anak ternyata berdiri di atas tanah yang dikontrak. Situasi ini memicu gelombang protes dan kekecewaan mendalam dari kalangan orang tua siswa yang selama ini diam-diam menanggung beban biaya tersebut.

 

Salah satu anggota komite sekolah mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebutkan, biaya sewa tanah yang dibebankan berkisar Rp50.000 , Meski nilainya terlihat kecil, jumlah itu terasa cukup berat bagi warga sekitar yang mayoritas hidup sederhana. Setiap tahun orang tua siswa terpaksa menyisihkan penghasilan mereka agar tempat belajar anak-anak tetap dapat digunakan.

 

Kekecewaan orang tua pun memuncak. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, adanya biaya sewa tanah setiap bulan jelas menjadi beban tambahan yang tidak ringan. Mereka merasa keberatan dan berharap pemerintah dapat segera mencarikan jalan keluar, sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan tenang tanpa dibayangi kewajiban membayar sewa setiap bulannya.

 

Tokoh masyarakat di Padang Pariaman turut angkat suara dan menyayangkan situasi ini. "Ini seolah-olah negara kalah, bahkan tidak hadir di tengah rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin sekolah negeri berdiri di atas tanah sewa yang justru dibebankan kepada masyarakat?" ujar tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Pemerintah daerah dinilai tidak peka terhadap persoalan mendasar ini.

 

Plt. Kepala Sekolah beserta para guru di SDN 20 Lubuk Aluang mengakui adanya praktik kontrak tanah tersebut. Mereka menjelaskan bahwa hal ini ternyata sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum mereka menjabat. Selama bertahun-tahun, persoalan ini terus berjalan tanpa ada penyelesaian yang jelas dari pihak berwenang. Yang most mengherankan, Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dinilai seakan menutup mata terhadap masalah yang sudah berlangsung lama ini.

 

Sekolah negeri semestinya berdiri di atas tanah milik negara, bukan menumpang di atas sewa pihak ketiga. Kondisi yang ada saat ini tentu tidak ideal dan menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan pendidikan anak-anak di sana. Masyarakat pun mempertanyakan keberpihakan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman yang dianggap cuek dan lambat merespons keluhan warga.

 

Oleh karena itu, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah daerah terkait untuk segera turun tangan. Penyelesaian status kepemilikan tanah sekolah ini harus menjadi prioritas segera. Anak-anak Lubuk Aluang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, di tempat yang milik negara, dan benar-benar gratis sebagaimana dijamin undang-undang.

 

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan beban yang harus dipikul masyarakat. Semoga suara warga Lubuk Aluang tidak hanya sekadar terdengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan solusi nyata. Jangan sampai ketidakhadiran negara di ruang publik pendidikan terus berlanjut dan merugikan generasi penerus bangsa.

Saat di konfirmasi kadis pendidikan padang pariaman Hendri melalui whatsapp hanya menjawab singkat ,, Ndak bulanan pak terkesan jaban cuek alias terkesan tidak ada masalah 

 Team solid