PABPDSI Luncurkan Sekolah BPD Indonesia, Kecamatan Jadi Ujung Tombak Pembelajaran Nasional

 PABPDSI Luncurkan Sekolah BPD Indonesia, Kecamatan Jadi Ujung Tombak Pembelajaran Nasional

2026-11-01

JAKARTA — Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) akan meluncurkan program Sekolah BPD Indonesia secara nasional pada 24‑25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur. Peluncuran itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke‑6 organisasi, dan telah mendapatkan dukungan resmi dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini hadir untuk menjawab kebutuhan penguatan kapasitas anggota BPD di seluruh pelosok negeri.

 

Salah satu gagasan utama yang membedakan Sekolah BPD Indonesia adalah penempatan kecamatan sebagai ujung tombak layanan pembelajaran. Dengan kelas‑kelas yang diselenggarakan mendekati tempat tinggal peserta, anggota BPD tidak perlu menempuh perjalanan jauh dan menanggung biaya akomodasi yang besar. Pengaturan waktu pun bisa disesuaikan agar tidak mengganggu tugas harian mereka di desa masing‑masing.

 

Pendekatan berbasis kecamatan juga membuat materi pembelajaran lebih dekat dengan realitas lapangan. Berbagai persoalan kewilayahan, dinamika masyarakat, dan tantangan pemerintahan desa bisa dijadikan studi kasus langsung. Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi setiap hari, lalu menyusun langkah penerapan yang nyata di desanya.

 

PABPDSI menjelaskan bahwa kehadiran sekolah ini merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kelembagaan desa. Selama ini banyak anggota BPD memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sementara tugas‑tugasnya semakin kompleks, mulai dari menyerap aspirasi warga, membahas peraturan desa, hingga mengawal anggaran pembangunan. Pelatihan sesekali saja dinilai belum cukup untuk membangun kemampuan yang berkelanjutan.

 

Untuk itu, Sekolah BPD Indonesia menyusun pembelajaran dalam tiga jenjang berkesinambungan, yaitu BPD Muda, BPD Madya, dan BPD Utama. Jenjang pertama berisi orientasi dasar tentang fungsi, etika, dan administrasi kelembagaan. Selanjutnya jenjang kedua memperdalam keterampilan teknis membaca dokumen perencanaan dan anggaran. Sedangkan jenjang ketiga fokus pada kepemimpinan strategis, mediasi, dan pengelolaan program desa.

 

Selain tiga jenjang utama, tersedia pula kelas‑kelas tematik dan pembelajaran digital, termasuk forum Ngaji Desa. Kelas‑kelas itu berfungsi memperbarui pengetahuan tentang kebijakan baru dan mempertahankan kebiasaan belajar, bahkan setelah peserta menyelesaikan tahapan utama. Fasilitator di tingkat kabupaten dan kota juga akan disiapkan untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan.

 

Target utama program ini bukan hanya penambahan pengetahuan, tetapi perubahan nyata di desa. Anggota BPD diharapkan mampu mencatat dan menindaklanjuti aspirasi warga, menyelenggarakan musyawarah yang lebih berkualitas, serta memberikan rekomendasi pengawasan yang jelas dan berdasar bukti. Setiap peserta akan membuat rencana tindak lanjut dan portofolio hasil kerja agar kemajuan dapat dipantau.

 

PABPDSI mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama‑sama menjaga mutu serta memperluas jangkauan program. Dengan dukungan Kemendagri dan Kemendes, Sekolah BPD Indonesia berharap lahir anggota BPD yang cakap, berintegritas, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, sehingga terwujud pemerintahan desa yang kuat dan masyarakat desa yang berdaulat.

Team solid