Akun e-Kinerja Dibobol & Data Diubah Sembarangan, ASN Bunga Tuntut Pelaku Dijerat Hukum Paling Tegas

Akun e-Kinerja Dibobol & Data Diubah Sembarangan, ASN Bunga Tuntut Pelaku Dijerat Hukum Paling Tegas

 

PADANG PARIAMAN, 26 JULI 2026 – Seorang Aparatur Sipil Negara bernama Bunga mengalami kerugian luar biasa setelah akun resmi e-Kinerja miliknya dibuka secara paksa tanpa izin sah oleh pihak tak bertanggung jawab. Lebih parah lagi, pelaku diketahui sengaja mengubah dan mengedit isi data di dalamnya, mencederai hak profesional serta nama baik korban. Bunga dengan tegas menuntut agar pelaku segera diproses secara pidana sesuai aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait akses ilegal dan manipulasi data elektronik.

 

Perbuatan masuk ke sistem atau akun orang lain tanpa hak sama sekali bukan perkara sepele. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 30, tindakan ini sudah merupakan kejahatan siber. Pelakunya terancam pidana penjara selama 6 hingga 8 tahun, sekaligus denda mencapai Rp600 juta hingga Rp800 juta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 undang-undang tersebut.

 

Kasus ini bahkan jauh lebih berat karena disertai rekayasa isi data. Jika akses ilegal diikuti perubahan, penghapusan, atau perusakan dokumen elektronik—termasuk catatan kinerja resmi yang menentukan hak karier—maka pelaku otomatis terjerat Pasal 32 UU ITE. Ancaman hukumannya melonjak tajam hingga penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda setinggi Rp3 miliar. Ini bukti nyata bahwa mengutak-atik data negara adalah kejahatan yang tak bisa dimaafkan.

 

Selain UU ITE, pelaku juga berhadapan langsung dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Memanfaatkan, mengubah, atau memanipulasi data pribadi milik orang lain secara melawan hukum melanggar Pasal 67, dengan risiko hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda yang mencapai angka fantastis Rp5 miliar. Privasi dan keamanan data setiap ASN adalah hak mutlak yang dilindungi undang-undang.

 

Jika nantinya terbukti pelakunya adalah sesama rekan ASN, maka konsekuensinya berlipat ganda. Tindakan tersebut langsung masuk dalam kategori pelanggaran disiplin paling berat sekaligus penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencoreng citra profesi yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran, amanah, serta saling menghormati hak dan kehormatan sesama aparatur negara.

 

Berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku, ASN yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan divonis hukuman penjara dapat dikenakan sanksi administratif paling ekstrem: pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya, pelaku tak hanya berhadapan dengan jeruji besi dan denda miliaran rupiah, tetapi juga kehilangan pekerjaan serta seluruh hak kepegawaiannya secara permanen.

 

Korban, Bunga, berharap aparat penegak hukum menindak kasus ini secara menyeluruh, teliti, dan tanpa pandang bulu. Ia menginginkan agar pelaku dijadikan contoh nyata bahwa melanggar ruang privasi digital serta memanipulasi data resmi negara memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan berat. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap perbuatan yang merusak sistem dan merugikan orang lain.

 

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen birokrasi: akses terhadap sistem informasi kepegawaian bukanlah hak sembarangan, melainkan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Menyalahgunakan fasilitas negara untuk merugikan rekan kerja adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, dan hukum akan selalu tegak berdiri melawan siapa saja yang berani melanggarnya.

My love