 |
Retret peningkatan kapasitas Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar di Kampus IPDN Sumatera Barat layak disebut sebagai langkah berani di tengah stagnasi pembinaan aparatur nagari.
Di saat banyak daerah masih berkutat pada pola lama—bimtek singkat, seremonial, dan minim dampak—Tanah Datar justru mencoba pendekatan yang lebih serius dan terstruktur.
Ini bukan sekadar kegiatan pelatihan biasa. Retret, dalam makna yang sebenarnya, adalah proses “mengambil jarak” dari rutinitas untuk memperdalam kapasitas diri, baik secara intelektual maupun kepemimpinan.
Langkah ini menjadi menarik karena dilakukan di lingkungan akademik seperti IPDN, yang secara historis dikenal sebagai kawah candradimuka kader pemerintahan.
Artinya, ada upaya menggeser cara pandang terhadap Wali Nagari: dari sekadar pemimpin administratif menjadi pemimpin strategis.
Namun pertanyaan pentingnya, apakah retret ini akan benar-benar berdampak, atau hanya berhenti sebagai agenda simbolik?
Sebab, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak pelatihan aparatur hanya berhenti pada tataran teori, tanpa implementasi nyata di lapangan.
Padahal, tantangan yang dihadapi Wali Nagari hari ini tidak sederhana. Mulai dari pengelolaan dana desa, tuntutan transparansi, hingga tekanan sosial-politik di tengah masyarakat.
Tanpa kapasitas yang memadai, Wali Nagari berisiko terjebak dalam pola kerja reaktif—bukan solutif.
Di sinilah retret menemukan relevansinya. Ia bukan hanya soal materi, tetapi soal membentuk cara berpikir dan cara bertindak.
Retret yang efektif seharusnya mampu mengubah pola kepemimpinan: dari sekadar menjalankan program menjadi menciptakan terobosan.
Lebih jauh, kegiatan ini juga dapat menjadi ruang konsolidasi visi antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari.
Kesamaan arah pembangunan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru merugikan masyarakat.
Lalu bagaimana dengan Kabupaten Padang Pariaman?
Dengan akan dilaksanakannya Pilwana pada 27 Juni 2026, momentum ini sebenarnya sangat strategis untuk menyiapkan para Wali Nagari terpilih.
Jika ingin serius membangun nagari, maka pembekalan pasca pemilihan tidak boleh lagi bersifat formalitas.
Padang Pariaman memiliki pilihan: mengikuti jejak Tanah Datar dengan inovasi serupa, atau tetap berada dalam pola lama yang kurang berdampak.
Keputusan ini akan menentukan kualitas kepemimpinan nagari dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Karena pada akhirnya, maju atau tidaknya nagari sangat ditentukan oleh kualitas orang yang memimpinnya.
Retret bukanlah solusi tunggal, tetapi bisa menjadi pintu masuk perubahan—jika dirancang dengan sungguh-sungguh.
Sebaliknya, tanpa komitmen kuat, ia hanya akan menjadi kegiatan mahal yang miskin hasil.
Publik tentu berharap, langkah yang telah dimulai Tanah Datar tidak berhenti sebagai pencitraan, tetapi benar-benar melahirkan Wali Nagari yang tangguh, adaptif, dan berintegritas.
Dan bagi Padang Pariaman, ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan ujian keberanian untuk keluar dari zona nyaman menuju tata kelola nagari yang lebih berkualitas. (***/)
Posting Komentar
0 Komentar