Bawaslu
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto

cakranews.com, Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melauncing pembentukan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di sebuah hotel di kawasan Jl Asia Afrika, Senin (13/11).
 
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan  Gakkumdu adalah wadah bersama penanganan tindak pidana pemilu antar unsur pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Sentra Gakkumdu berkantor di Gedung Bawaslu Jabar.
 
"Tugasnya menerima temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu/Panwaslu, peserta pemilu dan laporan masyarakat," katanya.
 
Setelah menerima laporan dari masyarakat. Sentra Gakkumdu langsung kerja, waktu yang dibutuhkan untuk gelar perkara 1*24 jam. Total waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dan kesimpulan 5 hari.
 
"Apakah memenuhi unsur pidana pemilu atau pelanggaran administrasi. Kalau pidana yang langsung di proses melalui penyelidikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan, tapi kalau pelanggaran administrasi  Bawaslu yang langsung memprosesnya," ucapnya.
 
Harminus mengingatkan, bagi yang akan melaporkan pelanggaran diminta jangan lebih dari tujuh hari dari temuan pelanggaran. Jika lebih dari tujuh hari, otomatis laporan tersebut tidak akan ditangani.
 
Setelah launching, Sentra Gakkumdu sudah langsung bekerja, tidak harus menunggu dimulainya masa kampanye sebab pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada massa kampanye, tapi jauh sebelum dimulainya kampanye
 
"Pelanggaran pemilu biasanya sudah dimulai saat berlangsungnya tahap penetapan daftar pemilih sementara (DPS)," jelasnya.
 
Dalam penetapan daftar pemikih kasus yang umum terjadi adalah menghalang- halangi hak warga negara mendapatkan haknya saat berlangsung pesta demokrasi.
 
Iklan Kecap

Harminus mengatakan terkait dengan beberapa bakal calon yang sudah gencar melakukan sosialisasi sekarang ini, hal tersebut belum menjadi kewenangannya. Bakal Calon (Balon) baru akan diawasi jika sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

"Itu sosialisasi ya anggap iklan kecap ya biarkan kan. Di sebuah daerah juga ada 20 orang calon yang gencar sosialisasi tapi ternyata enggak ada yang ditetapkan KPU," ucap dia.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya pun meminta pusat untuk turun tangan mencatat contoh kasus pelanggaran Pilkada dan penindakannya. Jangan sampai terjadi suatu perkara yang sama di mana di suatu daerah yang lain bisa ditindak, tapi di satu daerah lainnya diabaikan.

"Maka perlu ada catatan konsolidasi dari 514 daerah semacam risalah atau riwayat penangan kasus agar menjadi acuan," ujar dia.

 

(Aris)