ULP Jabar
Pendemo bergerumun di depan Gedung ULP Jabar saat sebagian

cakranews.com, Bandung - Kantor Balai Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat digeruduk massa terkait proses dan hasil lelang pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) tahun anggaran 2017 yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota se Jabar, Kamis (12/10).

Ketua Distrik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Moch Mansyur mengatakan sejak dipegang oleh ULP dan Pokja, lelang berubah drastis, awalnya terbuka kini menjadi tertutup.

Dijelaskan Abah, panggilan akrab untuk Moch Mansyur, UU RI No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengamanatkan keterbukaan oleh karenanya seluluh dokumen lelang khususnya lelang RKB, dibuka untuk umum.

Kepala BPBJ/ULP Imansyah usai menerima perwakilan demonstran mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan secara terbuka. Karena, kita tidak ingin melanggar regulasi yang sudah ada.

Perlu diketahui, tambah Imansyah, ULP tidak boleh melakukan intervensi terhadap Pokja, semua dokumen dan kelengkapan lelang itu dikewenangan nya ada di Pokja. Sedangkan, semua persyaratan lelang itu sepenuhnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“PPK yang membuat semua persyaratan, kami hanya menetapkan,” ujar Imansyah.

Namun, kata Imansyah, kalo ada peserta lelang yang tidak puas atas penetapan pemenang diberikan hak sanggah. Bahkan bila ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat melaporkan ke Inspektorat. Nanti kita berikan akses bagi insfektorat untuk membuka semua persyaratan perusahaan pemenang lelang, jelasnya.
 

(Aris)