DPRD DIY
CINDERAMATA - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandy tukar menukar cinderamata dengan Ketua Pansus Pertambangan DIY Huda Tri Yudiana di Gedung DPRD Jabar, Kamis (12/10).

cakranews.com, Bandung - Beberapa anggota DPRD Provinsi DI Yogyakarta (DIY) bertandang ke DPRD Jawa Barat untuk belajar cara memperkaya materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan.
 
"Saya kira banyak sekali masukan-masukan yang didapat dari kebijakan Jawa Barat, yang telah lebih dahulu menyusun perda ini," kata Huda Tri Yudiana, Ketua Pansus Pertambangan DIY di Gedung DPRD Pemprov Jawa Barat, Kamis (12/10).
 
Adapun kenapa DPRD Jabar yang jadi pilihan, kata Huda, karena Pemprov Jabar telah menerbitkan Perda No2/2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan  Batubara pada 25 April 2017, lalu.
 
Tidak hanya itu, tambah Huda, Perda yang telah disusun Pemprov Jabar juga, telah mengakomodir UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
Masukan yang telah didapat, dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ini, adalah, terkait pengawasan, pengalaman-pengalaman lapangan dan substansi landasan pemikiran terkait pengambilan kebijakan.
 
"Landasaran pemikirannya, hampir mirip, cuma terobosan-terobosannya itu yang kita ingin terapkan juga di Yogyakarta," katanya.
 
Dijelaskan Huda, Yogyakarta saat ini juga tengah menata pertambangan, cuma Jawa Barat jauh lebih luas Jawa Barat. Adapun kesamaannya, ada pada masalah problem penanganan permasalahannya.
 
Ditanya terkait penambangan liar, Huda menerangkan tambang liar ada karena lemahnya penegakan hukum. "Kalau tegas, bisa hilang penambang liarnya. Karena memang kewenangan untuk menanganan penambang liar ada diaparat hukum, bukan di pemerintah," ujarnya.
 
"Saya waktu itu memang menjadi ketua pansus pengolahan bahan tambang dan batubara meskipun sebenarnya di Jawa Barat, batubaranya sedikit," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandy.
 
Adapun, yang ditekankan DPRD DIY dalam pertemuan pengayaan materi tersebut, kata Daddy, adalah peserta kunker lebih terkonsentrasi pada bagaimana proses dan warna lokal.
 
"Sebelum kesini (DPRD Jabar), rombongan dewan tersebut juga telah lebih dahulu datang ke Gedung Sate untuk melakukan pengayaan materi ke Biro Hukum dan Dinas ESDM," tutupnya.
 

(Aris)