KPK
Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro saat buat laporan di KPK

cakranews.com, Jakarta - Praktek dugaan korupsi dengan motif jual beli jabatan masih banyak terjadi di seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat jual beli jabatan.

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, menemukan adanya dugaan praktek tersebut di sebuah dirjen kementerian. Dia pun telah menyampaikan laporannya tersebut ke KPK.

"Berdasarkan investigasi yang kami lakukan secara mandiri terjadi dugaan jual beli jabatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang berlangsung cukup lama," kata Gigih di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2017).

Praktek ini, kata dia, diduga melibatkan pegawai level bawahan yang berpangkat eselon IV hingga berpangkat eselon II.

"Mereka menjadi operator lapangan yang bertugas untuk mengeksekusi orang-orang terkait yang berkeinginan dengan jabatan tertentu. Sementara aktor intelektualnya melakukan perencanaan hingga memuluskan praktek jual beli jabatan terjadi," sambungnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan standar operasional prosedur di seluruh Indonesia, mutasi jabatan  dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat di web resmi.

"Pelaksanaan mutasi Jabatan ini dilakukan secara berkala dalam rangka regenerasi dan rotasi jabatan untuk mewujudkan tata kelola yang sehat. Hasil seleksi secara resmi di umumkan secara terbuka," jelasnya.

Namun, kata dia, sebelum diumumkan secara terbuka, oknum di bagian kepegawaian inilah yang kemudian melakukan rekayasa dan menjaring atas calon-calon yang lolos seleksi ataupun tidak demi untuk mendapatkan keuntungan semata.

"Berdasarkan investigasi yang kami lakukan, tarif jual beli jabatan sangat bervariatif. Mencapai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta per orang," kata dia.

Menurutnya, Jika praktek dugaan korupsi dengan modus jual beli jabatan tidak dapat dihentikan, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.

 

 

(Yok)