Aher
Gedung Sate Jl Diponegoro No22

cakranews.com, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe mengatakan, dalam pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap nota pengantar RAPBD Jabar 2018 yang disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, cukup mendapat sorotan tajam dari seluruh fraksi. Hal ini mengingat RAPBD 2018 adalah RAPBD tahun ke lima (5) masa kepemimpinan Aher-Demiz.

Menurut Haris Bobihoe, selama kepemimpinan Aher dua periode, Provinsi Jawa Barat telah berhasil menerima penghargaan WTP enam kali berturut-turut. Untuk itu, perlu kita pertahankan dan jaga bersama. Namun, bukan berarti program kerja Gubernur pada periode 2013-2018 yang dituangkan dalam RPJMD semua berjalan mulus.

“Masih ada beberapa program pembangunan yang kurang pas sehingga tidak berjalan sesuai rencana atau kurang maksimal, untuk itu tentunya perlu disikapi dan evaluasi bersama, hal ini agar kedepannya jauh lebih baik lagi”, ujar haris Bobihoe, kemarin.

Dikatakan, berdasarkan hasil pengawasan Komisi I sampai V dilapangan, kadang realisasi program tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk itu, walaupun kita mendapat beberapa kali WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.”Ujarnya

Haris mengungkapkan ada beberapa hal yang belum pas dalam penempatan program. Itulah yang harus kita survey dan harus kita koreksi, kalaupun penempatan itu sudah bagus, harus kita kritisi juga yang belum pas, yang belum maksimal dilapangan yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan, kalau infrastruktur menurut saya sudah cukup bagus, ujar Haris Bobihoe.

Ditambahkan, banyaknya program yang belum terealisasi dikarenakan anggaran APBD yang terserap luar biasa untuk PON kemarin, selama 3 Tahun anggaran untuk kebutuhan PON mencapai 3 Trilyun lebih, yang kita bagi dalam 3 tahun anggaran.

Belum lagi ditambah, alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi sesuai UU, juga menyedot anggaran yang cukup besar hampir Rp.7 Trilyun untuk guru dan hononer yang ada di sekolah-sekolah SLTA, ungkapnya.

Sementara itu, terkait APBD Tahun 2018 direncanakan Rp. 33 Trilyun, diantaranya untuk sektor pendidikan 20% dan Pendidikan sebesar 10%. Sementara terkait dengan janji-janji Gubernur yang belum terpenuhi, seperti bidang rutilahu sebanyak 1000 yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang seharusnya ini terpenuhi tahun 2017 dan selesai, diharapkannya mudah-mudahan sebelum jabatan Gubernur selesai program rutilahu sudah selesai juga,

Untuk APBD tahun ini dan tahun depan penekanan bobotnya masih tetap pada instrastuktur dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di daerah, terutama Pembangunan Infrastuktur yang menunjang terhadap proyek besar seperti Pembangunan BIJB Kertajati, juga pembangunan infrastuktur untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya transportasi masyarakat, hal ini sangat membantu bagi para petani, nelayan, pedagang , tandasnya.

(Aris)