Rohingya
ist/pengungsi Rohingya

cakranews.com-Indonesia sebenarnya sudah berbuat sangat banyak dan melampaui kewajibannya untuk Rohingya selama ini (mengevaluasinya tidak bisa sebatas 3 tahun terakhir saja).

Pengamat politik luar negeri, Dina Soelaiman mengatakan bahwa kita harus melihat masalah ini secara proporsional. "Karena itu, berhentilah menyebar foto hoax untuk menghina pemerintah kita sendiri. Seperti kasus foto kapal perang bertuliskan "Amanat Presiden Turki Erdogan kepada Pemerintah Indonesia dan Malaysia: Jangan halang armada kapal perang kami memasuki perairan Indonesia dan Malaysia!" Padahal itu foto kapal milik Indonesia (KRI Sultan Iskandar Muda 367). Memalukan, " jelas dia di akun medsosnya hari ini.

"Mari bantu orang Rohingya dengan kebanggaan sebagai bangsa. Juga ingatlah, masih ada 90.000 pengungsi domestik (mereka yang terusir dari kampung halaman karena berbagai konflik) yang jauh lebih penting dibantu agar bisa kembali ke kampung halaman. Jangan selalu sibuk mengurus tetangga," jelas dia. Menlu Retno bahkan sudah blusukan ke berbagai kamp pengungsi Rohingya, termasuk yang di Bangladesh. Pada 29 Desember 2016, Indonesia mengirim 10 kontainer bantuan untuk Rohingya. Bantuan itu dilepas langsung oleh Presiden Jokowi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Padahal Indonesia tidak menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi; Australia menandatanganinya. Tapi Indonesia sudah menjalankan kewajiban kemanusiaannya dengan menampung lebih dari 11 ribu pengungsi dari 41 negara; termasuk yang dibuang oleh Australia. Padahal Indonesia bukan tujuan para pengungsi. Orang Rohingya pun saat diwawancarai juga inginnya mengungsi ke negeri makmur, bukan ke Indonesia," tambah Dina.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah mendelegasikan tugas diplomasi kepada Menlu-nya. Segera setelah pengungsi masuk ke perairan Aceh, Menlu Retno Marsudi menemui sejawatnya dari Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia. Pada 20 Mei 2015, Indonesia dan Malaysia menyediakan diri untuk menampung para manusia perahu dari Myanmar dan Bangladesh, sementara Thailand menolak menolong. Marsudi juga berhasil mendapatkan janji bantuan dari negara Timur Tengah, termasuk Qatar, yang menjanjikan 50 juta USD untuk mengurusi para pengungsi ini.

Beberapa waktu yang lalu, Menlu Retno mengundang wakil dari beberapa ormas, jurnalis, dan akademisi untuk acara makan pagi bersama. Saya juga hadir. Saat itu beliau menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia. Antara lain yang penting saya sampaikan di sini: pemerintah Indonesia dalam dealing dengan Myanmar memang sangat menghindari megaphone diplomacy (diplomasi yang berisik).

Jadi, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia lebih banyak senyap dengan tujuan agar pemerintah Myanmar tetap mau membuka komunikasi dengan kita. Di antara tujuan diplomasi yang ingin dicapai Indonesia adalah melunakkan hati para elit Myanmar agar mau memberikan jaminan HAM bagi semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim (Rohingya) serta memperluas akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan.

Sungguh ironis, ketika warga di Indonesia banyak yang marah-marah pada pemerintahnya sendiri dalam kasus manusia perahu Rohingya tahun 2015, pemerintah Myanmar malah cuci tangan dan mengatakan, "Sudah sangat jelas bahwa Myanmar bukan sumber dari problem terkait manusia perahu di Laut Andaman." (kata Zaw Htay, jubir President Thein Sein). Myanmar awalnya menolak hadir dalam pertemuan dengan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi akhirnya mau, asal negara-negara lain menggunakan istilah illegal migrant, bukan "Rohingya."

Sikap angkuh juga ditunjukkan pemerintah Australia. Saat ditanya wartawan tentang nasib pengungsi Rohingya pada 2015, PM Australia (waktu itu), Tony Abbot menjawab enteng, "Nope, nope, nope." (tidak, tidak, tidak). Artinya, dia tidak peduli dengan para pengungsi ini.

Abbot memang ahli dalam urusan melempar tanggung jawab soal pengungsi kepada Indonesia. Beberapa waktu lalu, dia membeli lifeboat berwarna oranye dari Singapura. Lalu, ketika ada kapal berisi pencari suaka yang masuk ke perairan Australia, aparat menangkap penumpangnya, lalu memaksa mereka masuk ke lifeboat itu dan digiring masuk ke perairan Indonesia. Setelah terdampar di Indonesia, otomatis tanggung jawabnya jatuh ke tangan Indonesia.

(@baronpskd)