SKPD/UKPD
Gedung Komplek Walikota Jakarta Pusat

cakranews.com, Jakarta - Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintahan Kota Jakarta Pusat kompak menempel pengumuman tidak menerima Proposal dari Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wartawan jelang Idul Fitri atau Lebaran 2017 ini.

Pengamatan, pengumuman tidak terima proposal lebaran tersebut ditempelkan seluruh SKPD/UKPD di tempat yang mudah terlihat, misal di depan pintu atau kaca dekat pintu masuk. Tujuannya, sebagai portal agar kelompok yang dimaksud dalam pengumuman tersebut membatalkan keingingannya. Efektifkah?

Saat wartawan Jakarta Pusat melakukan pemantauan memang tidak terlihat ada ormas, LSM dan Wartawan yang terlihat datang ke pintu-pintu masuk SKPD/UKPD yang dipantau.

Dari beberapa pekerja atau pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemkot Jakpus ternyata dikatakan walau pengumuman telah ditempel tetap saja ada ormas, LSM dan Wartawan yang datang untuk menyerahkan proposal.

Tetapi tidak ada satupun pegawai yang berani menerima proposal tersebut. Alasannya karena sudah ada tulisan tidak terima proposal lebaran.

"Kan sudah ada tempelan itu. Mana berani saya menerimanya," kata PNS yang tidak mau disebutkan siapa nama dan apa SKPD/UKPD-nya.

Siapa mereka, PNS tersebut juga tidak mengetahuinya, mengingat wajah-wajah pengantar proposal tersebut tidak familier dengan mereka.

"Nggak tahu siapa. Saya belum pernah lihat mereka sebelumnya," katanya.

Beberapa anggota Ormas yang sering terlihat seliweran di Gedung Komplek Walikota Jakpus menanggapi pengumuman tidak terima proposal lebaran dengan bertanya.

"Memang proposal bantuan hari raya itu ada larangnya,. Kalau memang ada kenapa tidak ditulis sekalian misalnya seperti tempelan tersebut, kenapa tidak ditulis bahwa alasannya tidak menerima sumbangan atau bantuan hari raya idul fitri karena di larang oleh siapa," ujar lelaki yang juga tidak mau disebutkan namanya.

Dijelaskan anggota ormas tertentu di Jakpus. Lebaran adalah hari kemenangan bagi muslim yang menghuni sebagian besar Indonesia oleh karenanya sudah selayaknya Pemkot Jakpus juga berbagi di hari kemenangan tersebut.

"Pengajuan proposal sudah ada sejak dahulu. Kayak sudah tradisi. Jadi yang apa salahnya mereka mau menerima proposal yang diserahkan oleh ormas, lsm," katanya.

Jadi, dengan adanya tempelan tidak terima proposal itu membuktikan bahwa Pejabat Pemkot Jakpus, tidak siap untuk berbagi.

"Kalau ada pejabat seperti itu, mungkin saja beralasan untuk menghindar atau tidak mau ditemui," tukasnya.

Ditanya apakah organisasinya mengajukan proposal juga. Tengan tegas lelaki tersebut mengatakan.

"Kalau sudah ada tempelan seperti itu. Untuk apa juga kita mengajukan proposal. Jaga Harga diri organisasi kita juga lah," jelasnya.

Beberapa wartawan yang biasa ngepos di Jakpus mengatakan. Kelompok Kerjanya tidak pernah mengajukan proposal ke SKPD/UKPD.

"Kalau yang mengajukan proposal-proposal seperti itu. Pastinya bukan wartawan jelas. Wartawan abal-abal," kata Irvan wartawan yang ngepos di Pemkot Jakpus.

(Ris)